Daftar Anggota DPRK Bireuen Penunggak Dana TKI

Bireuen -Menurut data yang diperoleh Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, dari 36 orang anggota DPRK Bireuen Periode 2004-200...

Bireuen-Menurut data yang diperoleh Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, dari 36 orang anggota DPRK Bireuen Periode 2004-2009 yang sudah melunasi keseluruhan Tunjangan Komunikasi Insentif hanya 11 orang, 9 orang belum mengembalikan sama sekali, dan sisanya masih menyicil. Total anggaran yang sudah dikembalikan sejumlah Rp 816.925.000,00.

Data ini menurut Koordinator GaSAK Bireuen Mukhlis Munir, ST diperoleh setelah proses yang panjang dan penyelesaian sengketa informasi ditempuh GaSAK dengan Sekwan Bireuen untuk mendapatkan data pengembalian dana TKI anggota DPRK Bireuen periode 2004-2009.

Berdasarkan pantauan GaSAK adanya anggota dewan yang belum melunasi anggaran tersebut namun mencalonkan diri kembali pada Pileg 2014. Miris memang karena seyogyanya yang akan menjadi perwakilan rakyat memiliki track record yang baik, memiliki integritas moral yang tinggi, dan tidak sedang mengalami sengketa atau persoalan.

“Bila ini yang terjadi, maka sudah seharusnya masyarakat cerdas dalam memilih caleg tersebut, karena bagaimana ingin menyelesaikan permasalahan rakyat, apabila dirinya sendiri tidak bisa dijadikan panutan dan masih terlilit masalah” tegas Mukhlis Munir, ST.

GaSAK juga mengapresiasi anggota dewan yang sudah melunasi dana TKI tersebut. Dalam hal ini mereka telah menunjukkan dedikasi terhadap aplikasi UU dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Negara.

Tunggakan Setara 28 Rumah Dhuafa

GaSAK sangat menyayangkan sikap mereka yang belum melunasi tunggakan ini. Bila anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah maka berapa jumlah rumah kaum dhuafa yang akan bisa dibangun jika alokasinya diperuntukan ke pemberantasan kemiskinan. 

“Perkiraan kasar pembangunan rumah kaum Dhuafa dapat dibangun dengan biaya sebesar Rp 50,000,000/unit, maka jika dibagikan dengan total tunggakan dana TKI tersebut bisa membangun sekitar 28 unit rumah kaum dhuafa di kabupaten Bireuen” kata Mukhlis Munir, ST.

GaSAK mendesak kejaksaan negeri Bireuen segera menagih sisa dana TKI tersebut sesuai perintah Kejati Aceh beberapa waktu yang lalu. Jika mereka tidak ada niat mengembalikan sudah wajar dan patut masalah ini dikatagorikan sebagi perbuatan merugikan negara dan memperkaya diri sendiri serta melawan hukum atau perintah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (tim)

Berikut Rekapitulasi Setoran pengembalian TKI Anggota DPRD Kabupaten Bireuen Periode 2004-2009 per tanggal 20 Januari 2014. Kami akan terus memperbaharui data ini pada postingan berikutnya.

Data Setoran Pengembalian Dana TKI per tanggal 20 Januari 2014