Kesuksesan sebuah Kabupaten tidak saja dinilai dari keberhasilan sebuah partai politik dalam menyatukan suara, aspirasi dan keinginan r...
Kesuksesan sebuah Kabupaten tidak saja dinilai dari keberhasilan sebuah partai politik dalam menyatukan suara, aspirasi dan keinginan rakyat, melainkan penilaian keberhasilan itu bersumber dari kemampauan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada rakyat yang telah lama hidup dalam keterbatasan baik dalam mendapatkan pelayanan, perhatian dan dukungan dari pemerintah setempat. Keberhasilan Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan proses penyusunan APBK tepat waktu belum dapat menjamin kesejahteraan rakyat Bireuen akan meningkat, jika implementasi yang dilakukan akan terdapat bocoran-bocoran anggaran yang kepatutannya dipertanyakan dan apakah anggaran yang dikeluarkan dapat di kelola secara transparan dan akuntabel serta efesien.
Lost control dari pucuk pimpinan akan berakibat fatal terhadap realisasi APBK dan akan rawan penyimpangan, baik dalam proses kegiatan sosial maupun tender-tender proyek. Untuk dapat memastikan kebijakan anggaran yang pro rakyat sudah seharusnya aparatur yang bermental baik diharapkan mampu menyusun anggaran yang berbasis pro kelompok rentan/ rakyat kecil. Selain mendapat dukungan pejabat bermoral baik, masyarakat juga diharapkan harus mampu melakukan pengawasan pada setiap proses anggaran.
Good Governance adalah harapan kita semua selaku anak bangsa yang ingin melihat kondisi kehidupan sosial masyarakat normal,baik segi infrastruktur yang bagus maupun kecukupan ekonomi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Impian ini tidak akan mustahil terwujud jika political will bupati H. Ruslan Daud dapat dibarengi oleh dukungan masyarakat Bireuen yang punya pemikiran membangun dan daya kritis yang konstruktif. Sikap apatisme masyarakat dalam mengkaji kebijakan pemerintah akan menjadi preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, tanpa control sosial dari masyarakat sepertinya Good Governance akan sulit terwujud.
Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik dilingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar menjungjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif dilingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.
Walaupun pendekatan pemberantasan korupsi telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang yang berkembang dimasyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Dalam kenyataannya, praktik tindak pidana korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis dibanyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita.
Khusus aceh, Gubernur dan 23 Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta 64 kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), melakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi .Gubernur aceh Memulai dengan mencanangkan kawasan bebas korupsi hal ini menunjukkan salah satu langkah strategis yang dilakukan walau masih hanya sebatas ceremonial belaka. Mengingat amanah dari Inpres No 9 Tahun 2011 dan Inpres No 17 Tahun 2011 Tentang Rencana dan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.“Jadi dalam hal ini, semua perangkat dan aparatur pemerintahan baik gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia wajib melakukan terobosan dan membangun tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Setelah Penandatangan Pakta Integritas tersebut seharusnya langkah-langkah strategis untuk action di lapangan harus segera diterapkan oleh pak Doto, karena kalau hanya penandatanganan saja maka korupsi tidak akan hilang di Aceh, tapi malah akan melegalkan korupsi.
Khusus bireuen pasca penandatanganan tersebut harus segera melakukan reaksi cepat utnuk melakukan terobosan baru dalam melawan penyakit yang sudah kronis yang bernama korupsi. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi dilingkungan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Upaya pencegahan, dengan demikian diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.
Melalui Pendidikan Antikorupsi, merupakan pencegahan dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi juga merupakan instrumen yang mengembangkan kemampuan belajar (learning capability) dalam menangkap konfigurasi masalah dan gugus kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan dan penyelesaiannya. Karena dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif (collective value system) dalam melahirkan generasi baru yang lebih bersih, jujur dan antikorupsi.
Sebagai mana kita ketahui, bangsa ini sedang berperang melawan korupsi, karenanya di butuhkan berbagai informasi memadai guna mendukung agenda nasional tersebut. Dari beberapa study yang pernah dilakukan, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang tahu tentang praktik – praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Kebanyakan orang belum memahami sepenuhnya seluk beluk korupsi serta dampak buruk yang di timbulkannya. Karena, tidaklah mengherankan apabila sebagian orang mentolerir berbagai tindakan korupsi yang sering terjadi secara terang – terangan di depan mata mereka sendiri.
Disinilah kemudian letak urgensi gerakan pembelajaran dan penyadaran melalui pendidikan. Pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik diyakini dapat memberikan sumbangan bagi upaya pemberantasan korupsi dalam masyarakat. Dari dunia pendidikan, nilai – nilai anti korupsi semisal kejujuran, keterbukaan, pertanggungjawaban diperkenalkan dan di tanamkan secara pasti dan terarah. Dunia pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar dan sadar sekaligus lewat proses penyadaran dan pengajaran. Lewat proses tersebut, ide dan nilai di perkenalkan, tidak saja sebagai informasi yang menghasilkan pengetahuan, tapi juga sebagai ajaran yang dapat memaknai pengetahuan itu.
Namun, sampai saat ini belum ada kurikulum yang di susun secara khusus untuk pembelajaran anti korupsi di sekolah formal. Kurikulum sekolah atau sarana pendidikan formal lainnya hanya menitik beratkan pendidikan pada capaian kognitif siswa didiknya terutama tiga mata pelajaran pokok yang di ujian nasionalkan. Pendidikan semacam ini tidak pernah mengenalkan siswa didiknya untuk melihat masalah real di sekitarnya dan atau peka terhadap realita sosial yang mewarnai kehidupan berbangsa. Hasilnya, lahirlah generasi yang cerdas namun tidak jujur dalam mengimplementasikan pengetahuannya.
Alasan lainnya sehingga Pendidikan Anti Korupsi penting dilakukan sebagai bagian gerakan anti korupsi karena institusi pendidikan merupakan tempat di mana transfer of knowleadge terutama pengetahuan tentang apa, bagaimana serta siapa saja yang kemudian terlibat dengan korupsi. Pemahaman komprehensif tentang korupsi memberikan peluang pencegahan dini perilaku korup.
Kalau Gubernur aceh baru melakukan ceremonial, mudah-mudahan Bireuen langsung melakukan action melalui pendidikan anti korupsi yang tersistematis dan terukur. Semoga bupati H. Ruslan Daud masih bernyali dalam melawan birokrasi yang korup yang sudah mengakar di kabupaten Bireuen. Ini yang menjadi harapan semua masyarakat Bireuen khususnya yang sudah mendukung bupati ruslan sehingga dia menjadi orang nomor satu di Kab Bireuen.
Oleh : Mukhlis Munir
Penulis : Koordinator Badan Pekerja Gabungan Solidaritas Anti Korupsi ( GaSAK ) Bireuen.
( tulisan ini sudah pernah di publis di Koran Bireuen edisi pertama )
Lost control dari pucuk pimpinan akan berakibat fatal terhadap realisasi APBK dan akan rawan penyimpangan, baik dalam proses kegiatan sosial maupun tender-tender proyek. Untuk dapat memastikan kebijakan anggaran yang pro rakyat sudah seharusnya aparatur yang bermental baik diharapkan mampu menyusun anggaran yang berbasis pro kelompok rentan/ rakyat kecil. Selain mendapat dukungan pejabat bermoral baik, masyarakat juga diharapkan harus mampu melakukan pengawasan pada setiap proses anggaran.
Good Governance adalah harapan kita semua selaku anak bangsa yang ingin melihat kondisi kehidupan sosial masyarakat normal,baik segi infrastruktur yang bagus maupun kecukupan ekonomi bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Impian ini tidak akan mustahil terwujud jika political will bupati H. Ruslan Daud dapat dibarengi oleh dukungan masyarakat Bireuen yang punya pemikiran membangun dan daya kritis yang konstruktif. Sikap apatisme masyarakat dalam mengkaji kebijakan pemerintah akan menjadi preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, tanpa control sosial dari masyarakat sepertinya Good Governance akan sulit terwujud.
Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik dilingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar menjungjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif dilingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.
Walaupun pendekatan pemberantasan korupsi telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang yang berkembang dimasyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Dalam kenyataannya, praktik tindak pidana korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis dibanyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita.
Khusus aceh, Gubernur dan 23 Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta 64 kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), melakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi .Gubernur aceh Memulai dengan mencanangkan kawasan bebas korupsi hal ini menunjukkan salah satu langkah strategis yang dilakukan walau masih hanya sebatas ceremonial belaka. Mengingat amanah dari Inpres No 9 Tahun 2011 dan Inpres No 17 Tahun 2011 Tentang Rencana dan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.“Jadi dalam hal ini, semua perangkat dan aparatur pemerintahan baik gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia wajib melakukan terobosan dan membangun tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Setelah Penandatangan Pakta Integritas tersebut seharusnya langkah-langkah strategis untuk action di lapangan harus segera diterapkan oleh pak Doto, karena kalau hanya penandatanganan saja maka korupsi tidak akan hilang di Aceh, tapi malah akan melegalkan korupsi.
Khusus bireuen pasca penandatanganan tersebut harus segera melakukan reaksi cepat utnuk melakukan terobosan baru dalam melawan penyakit yang sudah kronis yang bernama korupsi. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi dilingkungan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Upaya pencegahan, dengan demikian diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.
Melalui Pendidikan Antikorupsi, merupakan pencegahan dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi juga merupakan instrumen yang mengembangkan kemampuan belajar (learning capability) dalam menangkap konfigurasi masalah dan gugus kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan dan penyelesaiannya. Karena dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif (collective value system) dalam melahirkan generasi baru yang lebih bersih, jujur dan antikorupsi.
Sebagai mana kita ketahui, bangsa ini sedang berperang melawan korupsi, karenanya di butuhkan berbagai informasi memadai guna mendukung agenda nasional tersebut. Dari beberapa study yang pernah dilakukan, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang tahu tentang praktik – praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Kebanyakan orang belum memahami sepenuhnya seluk beluk korupsi serta dampak buruk yang di timbulkannya. Karena, tidaklah mengherankan apabila sebagian orang mentolerir berbagai tindakan korupsi yang sering terjadi secara terang – terangan di depan mata mereka sendiri.
Disinilah kemudian letak urgensi gerakan pembelajaran dan penyadaran melalui pendidikan. Pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik diyakini dapat memberikan sumbangan bagi upaya pemberantasan korupsi dalam masyarakat. Dari dunia pendidikan, nilai – nilai anti korupsi semisal kejujuran, keterbukaan, pertanggungjawaban diperkenalkan dan di tanamkan secara pasti dan terarah. Dunia pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar dan sadar sekaligus lewat proses penyadaran dan pengajaran. Lewat proses tersebut, ide dan nilai di perkenalkan, tidak saja sebagai informasi yang menghasilkan pengetahuan, tapi juga sebagai ajaran yang dapat memaknai pengetahuan itu.
Namun, sampai saat ini belum ada kurikulum yang di susun secara khusus untuk pembelajaran anti korupsi di sekolah formal. Kurikulum sekolah atau sarana pendidikan formal lainnya hanya menitik beratkan pendidikan pada capaian kognitif siswa didiknya terutama tiga mata pelajaran pokok yang di ujian nasionalkan. Pendidikan semacam ini tidak pernah mengenalkan siswa didiknya untuk melihat masalah real di sekitarnya dan atau peka terhadap realita sosial yang mewarnai kehidupan berbangsa. Hasilnya, lahirlah generasi yang cerdas namun tidak jujur dalam mengimplementasikan pengetahuannya.
Alasan lainnya sehingga Pendidikan Anti Korupsi penting dilakukan sebagai bagian gerakan anti korupsi karena institusi pendidikan merupakan tempat di mana transfer of knowleadge terutama pengetahuan tentang apa, bagaimana serta siapa saja yang kemudian terlibat dengan korupsi. Pemahaman komprehensif tentang korupsi memberikan peluang pencegahan dini perilaku korup.
Kalau Gubernur aceh baru melakukan ceremonial, mudah-mudahan Bireuen langsung melakukan action melalui pendidikan anti korupsi yang tersistematis dan terukur. Semoga bupati H. Ruslan Daud masih bernyali dalam melawan birokrasi yang korup yang sudah mengakar di kabupaten Bireuen. Ini yang menjadi harapan semua masyarakat Bireuen khususnya yang sudah mendukung bupati ruslan sehingga dia menjadi orang nomor satu di Kab Bireuen.
Oleh : Mukhlis Munir
Penulis : Koordinator Badan Pekerja Gabungan Solidaritas Anti Korupsi ( GaSAK ) Bireuen.
( tulisan ini sudah pernah di publis di Koran Bireuen edisi pertama )
.jpg)
